Serayupos.com – JAKARTA — Pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo yang menyebut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai operasi politik mendapat balasan tajam dari Denny Indrayana. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu justru menuding operasi politik yang sebenarnya terjadi dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Jokowi sebelumnya menanggapi kembali ramainya polemik ijazah putra sulungnya saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10/2026). Ia menyebut persoalan itu kembali ramai karena ada operasi politik dan pihak yang menungganginya.

“Ini operasi politik untuk menurunkan reputasi politik seseorang,” kata Jokowi. Ketika ditanya apakah sasaran operasi itu dirinya atau Gibran, ia menjawab keduanya bisa menjadi target. “Buat saya ya biasa saja,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menanggapi sikap PAN, PKB, dan Golkar yang belum menyatakan dukungan tegas untuk Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2029, padahal ketiganya sudah tegas mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk dua periode. Menurut Jokowi, setiap partai berhak menentukan dukungannya masing-masing.

“Harus kita hormati karena itu adalah hak konstitusional setiap partai dan kita tidak mau mencampuri urusan internal partai,” kata Jokowi.

Balasan Denny: operasi politik justru cawe-cawe Pilpres

Sehari kemudian, Sabtu (17/10/2026), Denny menolak anggapan itu lewat unggahan di kanal YouTube miliknya.

“Yang menurut kami operasi politik justru adalah cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024,” kata Denny. Menurutnya, yang perlu disorot publik justru perubahan sejumlah aturan menjelang pemilu yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran.